Revolusi Spiritual

Oleh: Jakob Sumardjo

Untuk itulah seruan perlu revolusi mental dan revolusi spiritual ditujukan. Rakyat tidak perlu revolusi lagi karena hati nurani rakyat itu di mana pun baik adanya. Mereka yang mau menduduki jabatan-jabatan penting negara, atau mereka yang mendapat gaji dari negara, harus merevolusi mental dan spiritualnya. Yang bisa mengubah secara total dan radikal mental dan spiritualnya tak lain adalah diri mereka sendiri.

Manusia adalah tindakannya. Perbuatan manusialah yang mengubah diri dan lingkungan hidupnya, bukan kata-kata dan pikirannya.

Keinginan dan pemikiran tak mengubah kehidupan, kecuali Anda mewujudkannya dalam tindakan. Anda mungkin menguasai pengetahuan filosofis, normatif, historis mengenai apa yang baik dan tidak baik. Namun, selama Anda pendam dalam kepala saja, tak akan ada perubahan, kecuali Anda bertindak dengan mengajarkannya pada orang lain. Lebih bagus lagi diterjemahkan dalam tingkah laku.

Lebih baik tahu sedikit mengenai apa yang baik dan tidak baik, tetapi Anda jalankan pada setiap kegiatan. Perbuatan itulah kata-kata Anda, ajaran Anda.

Dengan demikian, pikiran dan kata-kata bukan hal utama. Yang utama justru keinginan, niat, dan tekad yang diwujudkan dalam tindakan. Masyarakat Jawa menamakannya niat, ilmu, dan laku, sedangkan Sunda menyebutnya tekad, ucap, lampah. Masyarakat kuno kita menyebutnya hedap, sabda, bayu: will, mind, power. Itulah tripartit mental manusia.

Bahwa mental semacam itu ada pada manusia, sebenarnya berkualitas spiritual. Ajaran kuno dalam kitab Sunda, Sewaka Darma, menyebutkan bahwa tripartit tekad-ucap-lampah itu adalah Sang Hyang Hidup itu sendiri. Kitab ini menggambarkannya seperti ini: kalau tidak ada penonton, kalau tidak ada dalang, panggung sunyi sepi ibarat raga tanpa jiwa; lebih tidak berharga lagi kalau ditinggalkan tekad, ucap, lampah; sama saja ditinggalkan oleh Sang Hyang Hidup.

Gejala hidup yang utama adalah gerak. Orang Jawa mengatakannya sebagai wong mati ora obah (orang mati tidak bergerak). Tetapi, Leonardo da Vinci menimpali bahwa tanpa tenaga (energi) tidak ada gerak. "Dengan demikian, tenaga adalah esensi spiritual," kata seniman Renaisans yang serba bisa ini.

Mengacu pada omongan- omongan ini, maka perbuatan manusia mengandung hakikat spiritual. Dari gerak perbuatanlah manusia diketahui nilai spiritualnya. Apakah perbuatan itu digerakkan niatnya yang baik atau tidak baik. Niat baik memproduk perbuatan baik. Meski demikian, niat yang baik tidak selalu menghasilkan perbuatan baik, kalau pikiran dilibatkan.

Dalam folklor Si Kabayandikisahkan Si Kabayan sedang dicukur oleh tukang cukur onder de boom (di bawah pohon, tukang cukur murah). Si tukang cukur berniat baik, yakni menghibur langganan dengan bercerita selama mencukur. Ceritanya tentang matinya Gatotkaca dalam Baratayuda. Kabayan jengkel karena niatnya dicukur secara cepat dan tak suka dengar cerita. Kata Kabayan: pendekan (ceritanya). Tetapi, si tukang cukur menangkap maksud itu sebagai: pendekan (potongan rambutnya). Ketika terakhir kalinya Kabayan membentak: pendekan!!, jawab tukang cukur: dipendekkan apanya lagi, Kabayan, ini sudah gundul!

Pikiran, kata-kata, bisa menyesatkan. Itu sebabnya, dalam ruang-ruang pengadilan sering terjadi tragedi: orang tak berbuat salah dihukum berat, sedangkan yang berbuat jahat malah bebas. Pengadilan adalah perang kata-kata, adu pikiran, sehingga yang berniat baik justru dikalahkan oleh yang berniat jahat.

Begitu pula dalam kehidupan politik, terjadi perang kata-kata, perang argumentasi, yang boleh jadi bertolak dari niat tidak baik. Keputusannya pun kelak tentu saja tak baik. Pengacara yang baik itu yang bagaimana? Yang selalu memenangi perkara atau yang niatnya baik membela keadilan? Apakah niat Anda mewakili rakyat ingin membela kepentingan orang banyak atau karena gajinya seratus kali lipat gaji PNS? Tidak ada yang menjawab, karena jawabannya ada di lubuk hati nurani Anda. Spiritual Anda.

Revolusi mental atau revolusi hati nurani? Berbahagialah mereka yang berkeinginan baik. Di tengah zaman yang materialistik dan hedonistik ini, keinginan manusia terpusat pada kekayaan dan kenikmatan. Karena negara tak kunjung mampu mewujudkan kemakmuran rakyatnya sejak kemerdekaan 70 tahun lampau, maka cara apa saja (pikiran) dapat ditempuh. Cara paling mudah menduduki jabatan-jabatan negara. Negaralah yang menguasai kekayaan bangsa.

Untuk itulah seruan perlu revolusi mental dan revolusi spiritual ditujukan. Rakyat tidak perlu revolusi lagi karena hati nurani rakyat itu di mana pun baik adanya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Mereka yang mau menduduki jabatan-jabatan penting negara, atau mereka yang mendapat gaji dari negara, harus merevolusi mental dan spiritualnya. Yang bisa mengubah secara total dan radikal mental dan spiritualnya tak lain adalah diri mereka sendiri.

Sejarah Kekaisaran Tiongkok, sejak dinasti Han sampai Manchu, menunjukkan: birokrasi pemerintahan yang korup akan menimbulkan pemberontakan yang didukung rakyat. Rakyat hilang kesabaran menyaksikan tingkah laku penyelewengan, pemerasan, penyalahgunaan, dan manipulasi birokrasi negara yang hanya memakmurkan para pejabatnya. []

KOMPAS, 29 Oktober 2015

Jakob Sumarjo | Budayawan

Bencana Asap Itu Disengaja

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Kehebohan itu akan semakin brutal, jika pemerintah pusat terkesan tidak bertaring, lemah sekali. Akankah Indonesia bisa bertahan lebih lama di bawah penguasa lemah yang minus dalam kualitas kenegarawanan?

Untuk Riau setidak-tidaknya, di samping Kalimantan Tengah, memang ada Peraturan Gubernur (Pergub) No 11/2014 yang memberi izin sampai tingkat pemerintahan desa untuk membakar hutan bagi kepentingan pembudidayaan lahan. Kepala desa punya wewenang memberikan izin pembakaran hutan seluas dua hektare. Jika pembakaran melebihi 50 hektare, harus ada izin gubernur.

Tetapi, bencana akibat asap ini sebenarnya sudah berlangsung selama 18 tahun, jauh sebelum ada pergub tersebut. Dengan pergub, orang akan lebih leluasa untuk berbuat onar. Jadi, negara ini memang tidak sungguh-sungguh melindungi rakyat dari malapetaka asap. Berkali-kali malapetaka itu datang, diulang lagi dan lagi pembakaran hutan itu. Tidak pernah mau belajar dari perbuatan terkutuk itu.

Angka statistik berikut ini sungguh mengerikan: sekitar 2.089.911 hektare hutan yang dibakar tahun ini, 43 juta rakyat Indonesia di Sumatra dan Kalimantan yang tersiksa oleh asap, 500 ribu mengidap berbagai penyakit akibat asap, 19 jiwa yang sudah melayang. Adapun Presiden Jokowi berkantor di kawasan asap di Sumatra Selatan baik-baik saja, dengan catatan ada jaminan untuk tahun-tahun yang akan datang pembakaran hutan itu diharamkan. Jika hanya sekadar simbolik, memindahkan kantor adalah sebuah kesia-siaan.

Dengan senjata UUOD (UU Otonomi Daerah), kepala daerah bisa "berbuat semau gue" dalam upaya peningkatan PAD (penghasilan asli daerah) masing-masing. Jika kita boleh berpikir ulang, UUOD itu semestinya dulu dilaksanakan secara berangsur sebagai percobaan. Setelah dievaluasi dengan benar dan ketat, barulah dilaksanakan secara bertahap. Euforia demokrasi di awal reformasi akhir abad yang lalu adalah pemicu utama bagi gerakan desentralisasi sebagai antitesis terhadap sistem politik yang serbasentralistik.

Pemerintahan BJ Habibie ketika itu tidak sempat berpikir tenang tentang dampak arus desentralisasi masif yang terkesan tergesa-gesa itu. Akibat buruknya jelas, pemekaran daerah itu hampir seluruhnya tidak didasarkan pada kajian kelayakan yang benar dan saksama. Jargon-jargon putra daerah yang harus memimpin daerah baru yang dimekarkan telah semakin mengacaukan pelaksanaan UUOD itu.

Itu belum lagi kita lihat dampak jangka jauhnya bila dikaitkan dengan ruh Sumpah Pemuda 1928 yang fenomenal itu. Mengapa kepemimpinan suatu daerah, misalnya, menutup peluang kepada tokoh selain putra daerah, padahal sudah dikenal luas sebagai orang yang jujur, dedikatif, dan berintegritas hampir tanpa cela? Jika kecenderungan nasionalisme lokal yang kerdil ini dibiarkan tumbuh subur, tidak mustahil persatuan Indonesia akan berubah menjadi persatean Indonesia.

Dalam posisi Indonesia yang relatif masih utuh saja, kita toh gagal melawan asap yang telah pula menerjang ke kawasan tetangga. Sungguh memuakkan ocehan politikus Riau baru-baru ini yang bernafsu melepaskan diri dari Indonesia gara-gara serangan asap yang sampai sekarang belum teratasi oleh kekuatan bangsa terbesar keempat di dunia.

Oleh sebab itu, marilah kita bersikap jujur terhadap diri sendiri. Ternyata bencana asap yang dahsyat ini memang diciptakan melalui peraturan pemerintah daerah.

Menghadapi tuntutan otonomi yang menggebu-gebu itu, pemerintah pusat seperti telah jadi tawanan daerah. Kini kabarnya masih antre 200 daerah lagi yang minta dimekarkan. Tuan dan puan bisa membayangkan betapa heboh dan galaunya nanti situasi politik di Indonesia ini berurusan dengan ratusan daerah otonomi tingkat dua dan puluhan untuk tingkat satu.

Kehebohan itu akan semakin brutal, jika pemerintah pusat terkesan tidak bertaring, lemah sekali. Akankah Indonesia bisa bertahan lebih lama di bawah penguasa lemah yang minus dalam kualitas kenegarawanan?

Selama 70 tahun merdeka, kita belum mampu menyelesaikan masalah kepemimpinan yang jumlah tetapinya minimal. Alangkah sukarnya. Ada penguasa hebat, tetapi di ujung kariernya jatuh secara meradang, dilawan rakyatnya sendiri. Demokrasi kita belum juga beranjak dewasa sampai hari ini.

Dalam kaitannya dengan asap, mengapa sebelum keluarnya sebuah peraturan daerah tidak dikaji dulu secara matang mengenai semua akibat buruknya. Kebakaran hutan tahun ini sungguh luar biasa, termasuk hutan yang dikategorikan sebagai paru-paru dunia. Maka, bila paru-paru dibiarkan hangus terbakar, iklim dunia akan semakin memanas sehingga kehidupan di muka bumi menjadi tidak nyaman.

Sumber-sumber air akan semakin langka, jeritan pilu karena kekeringan akan terdengar di berbagai pojok bumi. Maka, para pembakar hutan itu sesungguhnya adalah musuh peradaban yang harus dikutuk oleh umat manusia yang sadar akan tanggung jawab globalnya. []

REPUBLIKA, 03 November 2015, 06:00 WIB

Ahmad Syafii Maarif | Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Asap Tebal dan Pencitraan?

Oleh: Mohamad Sobary

Asap hitam tebal bergulung-gulung di langit. Dirgantara gelap gulita. Matahari tertutup, hilang panasnya. Bulan tertutup, hilang cantiknya. Apalagi bintang-bintang (sinetron). Tapi di sana, Presiden Jokowi melihat lokasi untuk merumus kebijakan. Melihat lokasi kebakaran, dengan asap hitam tebal yang bergulung-gulung itu tidak ada hubungannya dengan pencitraan. Tapi, kau dituduh begitu, ”yo rapo-po”. 

Kebakaran yang menelan hutan-hutan itu pun menimbulkan keprihatinan, bukan di hati rajanya raja dewa, tetapi hatinya Presiden Jokowi. Presiden segera turun ke daerah-daerah untuk melihat sendiri kerusakan itu secara langsung.

”Bumi sudah tua?”

Ya, mungkin bumi sudah tua. Dalam ketuaannya mungkin daya tahannya menjadi lemah. Gangguan sedikit mudah membuatnya tidak stabil. Lalu timbul guncangan demi guncangan. Dan, tiap kali bumi terguncang, kita, yang menumpang hidup di bagian kulitnya, selalu berhadapan dengan risiko. Tiap guncangan membawa bencana.

Kita menerima warisan ketuaan ini hampir tanpa sikap yang jelas. Kita tak pernah merisaukan ketuaan bumi, Ibu Pertiwi, ibu kita, dengan kehati-hatian. Perubahan iklim global, yang mungkin membuat bumi yang sudah tua menjadi lebih tua, tak pernah kita gubris.

Mungkinkah ini menjadi bukti bahwa manusia tak mampu mengelola bumi yang hanya satu ini? Mungkinkah ini meneguhkan kecemburuan pada khalifah bakal diciptakan bahwa di bumi itu kelak khalifah tersebut, yaitu manusia, hanya akan menumpahkan darah seperti disebut di dalam kitab?

Ini pertanyaan ruwet. Mungkin kita ini ibaratnya seperti seorang anak yang tak lagi mampu, atau peduli, menunjukkan sikap hormat kepada ibu kita sendiri yang telah menjadi tua.

Di bumi terlalu banyak tangan. Juga, terlalu banyak kemauan. Dan, berbagai jenis keserakahan. Ada tangan yang bersedia mengatur dengan baik, tetapi tak kurang-kurangnya tangan yang siap membuat kerusakan.

Kita tak peduli pesan dalam kitab: ”Janganlah membuat kerusakan di bumi”. Kita memangkas gunung tinggi, yang menjilat mega-mega, seolah ketinggiannya menyentuh langit, hingga habis tandas. Kemudian kita gali dalam-dalam, hingga di bumi ke tujuh, dan keguncangan alam terjadi. Tapi, kita tetap membisu-tulikan diri bahwa bumi rusak bukan karena ulah kita.

*** 

Jika ada yang masih ingat akan kemungkinan bahaya itu, dan menyampaikan peringatan agar kita mengendalikan sedikit nafsu menghancurkan itu, tangan serakah itu tak peduli. Malah jawabnya begitu angkuh: haruskah kita kembali ke zaman batu, yang dingin dan beku, untuk membiarkan kekayaan alam tetap terpendam?

Bukankah kita mengolah alam, menggali tambang, memotong pohon-pohon di hutan, untuk kesejahteraan kita? Ketika ditanyakan kepadanya, siapa yang dimaksud ”kita” di sini, niscaya dia tak pernah tahu apa jawabnya. Kita itu maksudnya para penambang, para pemilik hak pengusahaan hutan, yang datang dari negeri-negeri kaya, maju, dan bermodal. Mereka merampok gunung-gunung kita dan hutan-hutan kita, dan kita hanya kebagian deritanya.

Kita tidak membuat bumi ini lestari. Kita memangkas gunung dan menggali bumi sampai sedalam-dalamnya tanpa mengingat bahwa kita sedang menghancurkan bumi. Kita membabat semua hutan, setandas-tandasnya, hingga hutan-hutan kita menjadi gundul. Kayu-kayu habis. Hanya padang rumput, padang ilalang, dan semak-semak yang tersisa. Pada musim kemarau, padang rumput, padang ilalang, dan semak-semak itu kering kerontang. Ibaratnya gesekan ranting dengan ranting yang menimbulkan api mudah membikin kebakaran yang melahap segalanya dalam waktu pendek.

Apalagi ada tangan-tangan jahil yang sengaja membakarnya. Di suatu tempat rumput, ilalang, dan semak-semak kering itu dibakar. Lalu, di tempat lain dibakar lagi. Betapa mudahnya membuat kehancuran di muka bumi.

Di dalam tradisi sastra pedalangan, digambarkan terjadi suatu ”goro-goro”, yang ditandai ”tanah retak-retak, debu tertiup angin/ kemarau panjang tanpa setetes pun air, hujan angin dan badai di musim yang salah/ air laut bergejolak bagaikan siap menelan daratan/akibat besarnya pengaruh ”goro-goro” tanah longsor, gunung tabrakan dengan sesama gunung.”

Dalam keguncangan mahadahsyat itu, seperti apa manusia? Tak tergambarkan. Dewa-dewa pun kalang kabut. Rajanya para raja dewa segera mengambil ”cupu manik Astagina”, berisi air kehidupan. Diteteskan pada bumi yang terkena ”goro-goro” itu dan seketika keguncangan terkendali. Bumi menjadi aman kembali.

Kebakaran yang menelan hutan-hutan itu pun menimbulkan keprihatinan, bukan di hati rajanya raja dewa, tetapi hatinya Presiden Jokowi. Presiden segera turun ke daerah-daerah untuk melihat sendiri kerusakan itu secara langsung.

Ada orang daerah yang membawanya ke tempat-tempat kebakaran, di mana ada para petugas yang sedang sibuk memadamkannya. Di sana digambarkan bahwa pemerintah daerah sangat bertanggung jawab terhadap bencana agar tak menjadi semakin besar. Orang-orangnya ditugaskan untuk menanganinya di lokasi kejadian.

Presiden Jokowi bergembira. Dia menunjukkan sikap senang bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab. Oh, betapa gembira hati sang Presiden. Komentar bermunculan. Ada yang menyebut sang Presiden turun ke lapangan sekadar untuk membuat suatu pencitraan supaya nama baiknya terjaga, supaya citranya sebagai presiden terpelihara.

Kritik, atau lebih tepat caci maki itu, merebak. Pencitraan ditempelkan di dada Presiden Jokowi. Tapi, kelihatannya sang Presiden tak begitu risau. Seperti yang dulu-dulu, dalam hatinya pasti berkata: ”rapopo”. Para pengejek makin berani.

Tapi, bagaimana sebuah pencitraan dibuat untuk menjaga nama baik dan demi keuntungan politiknya kalau ternyata sang Presiden sebenarnya tak terlalu percaya pada pemerintah daerah yang terbukti cuma omong kosong?

*** 

Perlu dicatat, Presiden tidak membawa gitar, tidak bernyanyi- ria di tengah bencana yang menerkam negerinya. Dia datang dengan persiapan serius. Dan, suasana serba panas dan berasap tebal yang bergulung-gulung ke langit itu tak menarik hatinya untuk membuat puisi atau lagu. Tak usah dibuat puisi, ini sudah menjadi sebuah puisi. Tak perlu dibuat lagu, ini sudah jelas sebuah lagu penuh derita bagi rakyatnya. Puisi alam jauh lebih jujur, lebih liris, lebih menyentuh dibanding puisi yang dibuatbuat. Lagu yang tercipta oleh alam semesta, siapa bisa menandingi keindahannya?

Dia tahu, Presiden tak diharapkan menulis puisi, apalagi kalau puisinya jelek sekali. Di antara jutaan rakyatnya, tidak ada yang mengharap sang Presiden membuat sebuah lagu karena tugas utamanya menyaksikan sendiri, ”on the spot”, dengan ketulusan, tanpa gaya, tanpa dibuat-buat. Dia juga tidak ingat akan apa gunanya citra dan pencitraan.

Dia melihat kembali lokasi yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah tadi pada kesempatan lain. Di sana, ternyata, hanya ada kebakaran hutan yang sedang mengamuk, dengan asap hitam tebal yang bergulung-gulung menjilat langit. Dan, para petugas pemadam yang ditugaskan oleh pemerintah daerah itu lenyap. Tidak ada yang peduli bahwa hutan terbakar habis.

Petugas tersebut hanya manusia buatan. Mereka sedang ber-”acting” atas arahan sutradara yaitu pemerintah daerah setempat. Mereka ber-”acting” di depan pimpinan tertinggi. Merekalah, yaitu orang-orang di dalam pemerintahan daerah tersebut, yang sedang bermain citra dan membuat pencitraan.

Dan, Presiden yang dituduh sedang melakukan pencitraan itu?

Kata penyanyi beken Ebiet G Ade: ”tanyakan pada rumput yang bergoyang”.

Kata Presiden Jokowi? ”rapopo”.

Asap hitam tebal bergulung-gulung di langit. Dirgantara gelap gulita. Matahari tertutup, hilang panasnya. Bulan tertutup, hilang cantiknya. Apalagi bintang-bintang (sinetron). Tapi di sana, Presiden Jokowi melihat lokasi untuk merumus kebijakan. Melihat lokasi kebakaran, dengan asap hitam tebal yang bergulung-gulung itu tidak ada hubungannya dengan pencitraan. Tapi, kau dituduh begitu, ”yo rapo-po”. 

KORAN SINDO, 3 November 2015

Mohamad Sobary | Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.